Ketua tim pemenangan nasional pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menyampaikan orasi politik, saat berlangsung silaturrahmi dengan ulama khos, di Pesantren Al-Hamidy, Pamekasan, 24 Juni 2014. ANTARA/Saiful Bahri
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo nyaris memilih Mahfud MD sebagai pendampingnya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Namun, yang terjadi, alih-alih mengumumkan Mahfud MD, Jokowi malah memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai cawapres.
Laporan Majalah Tempo edisi 13 Agustus 2018, bertajuk "Faktor Kramat Raya di Plataran" menyebutkan Jokowi dan PDIP sebagai penyokong utama sudah kesengsem dengan Mahfud MD. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan Jokowi bakal memilih Mahfud MD.
Apa saja faktor yang menyebabkan Jokowi kesengsem dengan Mahfud MD?
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
5 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi
3 hari lalu
Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi
Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
3 hari lalu
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.
Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
7 hari lalu
Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri
Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?
9 hari lalu
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?
Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes
9 hari lalu
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes
Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo
10 hari lalu
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo
Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.
